GORONTALO – Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Pohuwato melakukan kunjungan kerja ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo, Kamis (8/10/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi sekaligus meminta saran serta masukan terkait rancangan peraturan daerah tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat internal Pansus I DPRD Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2026. Konsultasi ini menjadi bagian penting dalam memperkaya substansi rancangan regulasi agar selaras dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam upaya mencegah dan menangani konflik sosial di tengah masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, S.IP., M.Si., menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyusunan regulasi penanganan konflik sosial perlu memperhatikan aspek pencegahan, deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kerukunan daerah.

“Penanganan konflik sosial tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik sudah terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun langkah-langkah pencegahan, memperkuat kewaspadaan dini, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat. Karena itu, regulasi yang disusun harus mampu menjadi landasan bagi upaya pencegahan dan penanganan konflik secara terpadu,” ujar Nikson.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat diperlukan agar kebijakan penanganan konflik sosial dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan dinamika masyarakat di masing-masing wilayah.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan masukan dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo dapat menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang disusun Pansus I DPRD Kabupaten Pohuwato, sehingga regulasi tersebut mampu mendukung terciptanya situasi daerah yang aman, damai, harmonis, dan kondusif.

Kesbangpol Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan stabilitas daerah.